Camat Gerih Ikuti Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026
Camat Gerih, Bapak Santoso Wibowo, menghadiri kegiatan Workshop Nasional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rinjani Inspektorat Kabupaten Ngawi pada Selasa (10/11/2026).
Workshop nasional bertajuk “Sinergi Tata Kelola Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” ini diselenggarakan secara terpadu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Agenda utama workshop ini berfokus pada evaluasi efektivitas penggunaan Dana Desa, penguatan transparansi pengelolaan keuangan, serta penyelarasan program pembangunan desa dengan Asta Cita dan Prioritas Nasional 6. Dalam pemaparan materi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, disajikan potret perubahan ruang fiskal desa pada Tahun Anggaran 2026. Dari total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun, alokasi terbesar yaitu Rp34,57 triliun (58,03%) diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sementara itu, Dana Desa reguler dialokasikan sebesar Rp25,00 triliun (41,97%) dan Insentif Desa sebesar Rp1,00 triliun. Perubahan ini menyebabkan penurunan rata-rata penerimaan Dana Desa reguler per desa dari Rp943 juta menjadi Rp332 juta per tahun.
Menghadapi keterbatasan ruang fiskal reguler tersebut, Kemenko PM menegaskan pentingnya strategi Konvergensi Program Pembangunan Desa. Konvergensi ini berdiri di atas tiga landasan utama:
- Satu Data: Menggunakan Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan tunggal penerima manfaat (termasuk BLT Desa).
- Satu Lokus: Memfokuskan intervensi program pada 16.550 desa/kelurahan prioritas nasional.
- Satu Rantai Nilai: Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang menghubungkan rantai produksi hingga pemasaran melalui BUMDes dan KDMP.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP memaparkan peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa. BPKP menyoroti sejumlah tantangan utama tata kelola desa, mulai dari kelemahan perencanaan dan penganggaran, risiko ketersediaan kas/potensi ketekoran kas, hingga pengelolaan aset desa yang belum tertib.
Sebagai solusinya, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri terus memutakhirkan ekosistem digital pengawasan. Di antaranya melalui optimalisasi aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) berbasis web untuk penatausahaan keuangan desa secara langsung (real-time), Siswaskeudes untuk post-audit berbasis risiko oleh APIP, serta pengembangan fitur CACM Desa (Continuous Auditing & Continuous Monitoring) sebagai sistem peringatan dini (early warning system) guna mendeteksi anomali transaksi keuangan desa sejak awal.
Dalam pembagian peran, Camat memiliki fungsi vital untuk memfasilitasi forum koordinasi antardesa agar penyaluran dan intervensi program lintas sektor terdistribusi secara merata. Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, Pemerintah Kecamatan Gerih berkomitmen untuk terus memfasilitasi, membina, dan mendampingi seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Gerih.
Pendampingan difokuskan agar penataan RKPDes dan APBDes di setiap desa tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar warga, penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta menjamin pengelolaan keuangan dan aset desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari duplikasi anggaran.
